Refleksi Kinerja Tahun 2023, Mahkamah Agung RI Adakan Zoom Meeting Virtual Bersama Media

JAKARTA - Mengakhiri tahun 2023, maka pada hari Jumat (29/12/2023), pukul 09.00 wib, melalui siaran zoom online, diadakan acara Refleksi Akhir Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Waktu sangat cepat dari 2022 ke 2023. MA RI terus meningkat kinerja dari setiap tahun nya untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan penegakkan hukum di Indonesia, ” opening speech dari moderator dalam pembukaan acara.

Baca juga: Ketum YLPK PERARI Beri Sosialisasi Terkait Fidusia, Berikut Penjelasan dan Pemahamannya

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Muhammad Syarifuddin SH., MH., memberikan paparan mengenai Refleksi Akhir Tahun 2023.

Refleksi Kerja Akhir Tahun ini merupakan tradisi yang dilakukan Mahkamah Agung RI mengenai kinerja selama 2023. Diharapkan dengan acara ini, peranan Pers bisa memberikan berita yang valid dan berimbang kepada masyarakat, ” ujarnya dalam pembukaan.

Baca juga: GMKI Denpasar Minta KY Periksa Hakim yang Tangani Janda Dua Anak di Bali

Adapun 14 langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Hefi Irawan, S.H Ketum YLPK PERARI Meminta Timsel Telusuri Rekam Jejak Calon Komisioner Bawaslu Pesawaran Lampung

2. Telah merotasi dan memutasikan beberapa aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di Mahkamah Agung.

3. Telah melakukan seleksi dan rekruitmen jabatan Pada penyampaian refleksi kinerja Mahkamah Agung tahun yang lalu, saya telah mencanangkan 14 (empat belas) langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan realisasi dari 14 langkah tersebut sebagai berikut:

Baca juga: Aktivis Bali Desak Hakim di PN Denpasar Penuhi Rasa Keadilan di Sidang Janda Dua Anak

4. Telah memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Telah merotasi dan memutasikan beberapa aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di MA.

Baca juga: KY Dukung MA Awasi Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di PN Denpasar

6. Telah melakukan seleksi dan rekruitmen jabatan panitera, panitera muda dan panitera pengganti di Mahkamah Agung sesuai amanat SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 yang mana proses seleksinya melibatkan rekam jejak integritas dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, KY, KPK, dan PPATK, serta analisis LHKPN.

7. Telah memberhentikan atasan langsung dari aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 karena terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.

8. Telah menugaskan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memantau dan mengawasi aparatur MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan, serta memasang CCTV di area kantor MA yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan. Serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (Siwas Sus-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan.

9. Telah melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu kepada aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

10. Telah menerjunkan Mysterious Shopper di Kantor Mahkamah Agung untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung.

Baca juga: Tidak Menjalankan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Salah Satu Industri Besar di Cilegon Terancam Dibekukan

11. Telah membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.

12. Telah bekerjasama dengan KY dalam rangka pembentukan mysterious shopper dari unsur masyarakat yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

13. Telah memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi.

14. Telah memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung seminggu, baik di Mahkamah Agung maupun di satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan apa yang saya uraikan tersebut, maka 14 langkah yang telah dicanangkan pada tahun 2022 hampir seluruhnya telah direalisasikan, kecuali terkait PTSP Mandiri di Mahkamah Agung yang pembangunannya masih tertunda menunggu selesainya tempat yang akan digunakan sebagai PTSP Mandiri tersebut, ” jelasnya.

Baca juga: Tiga Kura-Kura Specialis Donat (Ban Stip) di Gasak Polsek Balaraja

Disamping itu, terang H. M. Syarifuddin, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, antara lain sebagai berikut:

1. Aplikasi Smart Majelis.
2. Aplikasi Court Live Streaming.
3. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari).
4. Aplikasi Layanan Terpadu versi 2.0 (Lentera v. 2.0).
5. Aplikasi Elektronik Integrated Planning System (E-IPLANS).
6. Aplikasi Monitoring Eksekusi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Versi 2.0 (Monekstun 2.0).
7. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPAT).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang diterbitkan pada tahun 2023:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2023: Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
2. Perma Nomor 2 Tahun 2023: Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan.
3. Perma Nomor 3 Tahun 2023: Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI di tahun 2023:

Baca juga: Satpol PP Giat Patroli Himbauan Kepada Pedagang Terkait Surat Edaran Walikota

1. Sema Nomor 1 Tahun 2023: Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
2. Sema Nomor 2 Tahun 2023: Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
3. Sema Nomor 3 Tahun 2023: Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

Bidang Penanganan Perkara yang ditangani Mahkamah Agung (MA) RI sebanyak 27.508 Perkara:

Ada 26.903 atau (98.96 ℅) produktivitas memutus dari jumlah beban perkara tahun 2023.
Ada 27.876 atau 102.30 ℅ produktivitas mutasi pada tahun 2023, dan ada 25.096 atau 90.23 % persentase mutasi perkaranya kurang dari 3 bulan pada tahun 2023.

Realisasi Anggaran yang dilakukan oleh MA RI, antara lain:

Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.911.325.397.000, - dengan realisasi sebesar Rp. 11.491.350.612.070, - atau sebesar 96 %.

Baca juga: Raib.! Modus Pinjam Motor Teman, Korban Lapor Polisi

Pengelolaan SDM Kompetensi dari MA RI pada tahun 2023 telah berhasil meningkatkan Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung dari Akreditasi B yang diperoleh pada tahun 2021 menjadi Akreditasi A di tahun 2023.

Di akhir paparannya, Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa aspek integritas hukum akan terus dilanjutkan agar penegakkan hukum di Indonesia selalu ditegakkan.

“Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak, juga termasuk dari para jurnalis dalam memberitakan dan mengawasi kinerja dari Mahkamah Agung dari capaian yang sudah dilakukan agar bisa terus menegakkan pengadilan yang adil dan bersih di tengah masyarakat, ” pungkasnya. (Hendi/Humas)